Anggota Komisi X DPR Nuroji. Foto: Odjie/od

Usulan pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat sebaiknya tidak perlu diteruskan. Demikian ditegaskan Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat dimintai tanggapannya oleh awak media terkait wacana tersebut.

“Masalah zakat itu adalah urusan pribadi, jadi tidak perlu dibuat aturan seperti itu,” tandas Nuroji di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Sebelumnya, Baznas mendorong pemerintah untuk memotong gaji dana PNS muslim untuk zakat, sehingga potensi zakat di Indonesia bisa tercapai. Potensi zakat Indonesia sendiri dalam setahun mencapai Rp 217 triliun, namun pada 2017 lalu capaian zakat baru Rp 6 triliun.

Wakil Ketua kata Wakil Ketua Baznas Zainulbahar Noor sempat mengatakan, jika semua PNS membayar zakat dan ada kerelaan, serta ada sentralisasi pemotongannya, maka setiap bulan dana yang dihimpun bisa mencapai belasan triliun.

Ia berharap Presiden Joko Widodo memperkuat lagi kekuatan hukum Inpres Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, sehingga pengumpulan zakat dari PNS bisa menjadi lebih nyata. (dep/sf)